KASONGAN – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara daring pada Senin (6/1/2025). Rakor ini dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Katingan, dengan tujuan untuk mendukung stabilitas perekonomian daerah dan menghadapi tantangan inflasi di tahun 2025.
Demikian hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menjelaskan bahwa inflasi pada Desember 2024 berhasil dikendalikan di angka 1,57% secara year-on-year, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatatkan angka 2,6%. Meskipun terdapat kenaikan beberapa komoditas pada minggu pertama Januari, Tito menyatakan bahwa kondisi tersebut masih dalam kategori wajar.
Menurut Tito, dalam rakor tersebut dibahas berbagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi, yang meliputi upaya menjaga ketersediaan bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi, dan menstabilkan harga di tingkat daerah. Pemerintah pusat berharap seluruh daerah dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan lima langkah strategis untuk pengendalian inflasi pangan pada tahun 2025. Langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi penyaluran beras SPHP di wilayah dengan harga > HPP sebanyak 300.000 ton pada Januari-Februari 2025, penyaluran bantuan pangan beras kepada 16 juta KPM, dan gerakan pangan murah yang akan dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Menurut Arief, pemerintah juga akan memfasilitasi distribusi pangan sebesar 750 ton dan menyediakan 453 kios pangan yang tersebar di seluruh Indonesia, guna memastikan ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi pangan yang diperkirakan menjadi tantangan besar pada tahun 2025.
Rapat pengendalian inflasi ini merupakan langkah awal pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2025, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.(Red/*)
