JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen memperkuat akses dan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program kolaboratif dengan pemangku kepentingan industri keuangan syariah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan hal tersebut dalam Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) yang digelar di Kantor OJK, Jakarta, Selasa. Menurut Mahendra, percepatan inklusi keuangan syariah sangat penting, mengingat hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,88 persen, sementara literasinya 39,11 persen.
“Kami minta teman-teman semua di jajaran PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan tentu semua stakeholder kita di sini untuk menjadikan ini tantangan bagi kita. Jangan sampai apa yang sudah baik dalam literasinya itu karena ketidakadaan aksesnya menjadi kontraproduktif, menjadi kemudian skeptis dan apatis,” ujar Mahendra, Selasa (25/03/2025).
Mahendra juga menyoroti sejumlah tantangan industri keuangan syariah, di antaranya keterbatasan pengembangan dan diferensiasi produk, serta minimnya sumber daya insani yang berkompeten di bidang ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan sembilan Peraturan OJK (POJK) dalam dua tahun terakhir, meliputi penguatan kelembagaan, tata kelola bank syariah, hingga pengembangan kapasitas SDM BPR/BPRS.
Selain itu, tujuh Surat Edaran OJK (SEOJK) juga dikeluarkan, di antaranya terkait manajemen risiko dan pengembangan produk syariah. Per Januari 2025, total aset industri keuangan syariah naik 10,35 persen year on year (yoy) menjadi Rp2.860,1 triliun, dengan perbankan syariah mencapai Rp948,2 triliun, pasar modal syariah Rp1.740,2 triliun, dan lembaga keuangan non-bank Rp171,7 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, mendorong pelaku jasa keuangan syariah untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan.
“Kita harus bersama mencari cara-cara yang bisa menjangkau masyarakat yang sebetulnya hanya mau dengan syariah. Nah, ini tugas Bapak Ibu semua bagaimana menjangkau saudara-saudara kita yang inginnya hanya buka syariah tapi mungkin secara akses kurang mendapat kesempatan,” ujar Friderica.
GERAK Syariah 2025 sendiri mencatat partisipasi 6,35 juta peserta dalam berbagai kegiatan edukasi keuangan syariah. Program yang dimulai sejak 23 Februari 2025 ini melibatkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah, Asosiasi, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Sebanyak 2.863 kegiatan tercatat selama GERAK Syariah 2025, meliputi 1.435 kegiatan literasi, 556 kegiatan inklusi, dan 872 kegiatan sosial. Dari sisi penghimpunan dana, tercapai Rp1,4 triliun, sementara penyaluran dana mencapai Rp4,6 triliun. Dana sosial yang tersalurkan juga mencapai Rp30,75 miliar bagi 158.203 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
OJK turut memberikan penghargaan GERAK Syariah Award kepada PUJK Syariah yang dinilai paling aktif dan inovatif dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, di antaranya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Unit Usaha Syariah PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT BPRS Hikmah Khazanah, PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa, dan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Sumatera Barat.
Friderica berharap sinergi dan kolaborasi yang terjalin tidak berhenti di bulan Ramadan. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program literasi dan inklusi seperti Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Syariah Financial Fair (SYAFIF), dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), terutama di wilayah pedesaan.
“Melalui GERAK Syariah, kita ingin memastikan keuangan syariah tak hanya berkembang di perkotaan, tapi juga menyentuh hingga pelosok desa dengan melibatkan komunitas dan BUMDes sebagai agen literasi dan inklusi keuangan syariah. Ini langkah besar untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Friderica. (Red/OJK)
