JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, jajaran Dukcapil telah berhasil menghadirkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan efisien, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga menjadikan data kependudukan yang dikelola sebagai data paling lengkap dan dapat diandalkan.
“Data kependudukan yang paling lengkap dan menjadi referensi dari semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta data kependudukan adalah data dari Dukcapil Kemendagri dan jajarannya. Ini apresiasi saya,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Keunggulan Dukcapil, lanjut Mendagri, tercermin dari kelengkapan data yang berhasil direkam. Tidak hanya sebatas identitas dasar, data Dukcapil telah mencakup biometrik, termasuk sidik jari, wajah, hingga iris mata. Kemampuan ini disebut Mendagri sebagai sesuatu yang layak dibanggakan dan menjadi aset strategis bagi negara.
Mendagri juga menyinggung peran penting data Dukcapil dalam pengungkapan kasus-kasus besar, termasuk saat terjadi aksi terorisme beberapa tahun lalu. Ketika itu, data biometrik yang terekam di sistem Dukcapil mampu membantu aparat keamanan mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri secara cepat dan akurat.
Di sisi lain, meskipun cakupan perekaman KTP elektronik (KTP-el) telah menjangkau mayoritas penduduk, Mendagri menekankan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum melakukan perekaman. Untuk itu, ia meminta Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi melakukan strategi jemput bola agar seluruh warga negara memperoleh akses terhadap layanan administrasi negara.
Lebih jauh, Mendagri menyampaikan bahwa kehadiran layanan Dukcapil merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, seluruh layanan publik dapat disederhanakan dan diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.
“Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” imbuh Mendagri dengan penuh semangat.
Rakornas yang digelar secara hybrid ini juga mendapat pujian dari Mendagri karena dinilai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, meski diselenggarakan dengan konsep sederhana, Rakornas ini tetap bermakna dan efektif karena diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
“Langkah seperti ini patut diapresiasi karena substansi pertemuan tetap sampai, efisiensi berjalan, dan semangat pelayanan tetap terjaga,” tandas Tito. (Red/Adv)