PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah resmi menggelar rapat pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk masa bakti 2025–2026. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 25 April 2025 di ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, dan dihadiri para calon pengurus bersama jajaran sekretariat Kesbangpol.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, memimpin langsung jalannya rapat sekaligus memberikan arahan terkait peran strategis FPK dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat majemuk.
“FPK bukan hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi motor penggerak aksi nyata di tengah masyarakat. Kegiatan FPK harus mampu melibatkan berbagai elemen anak bangsa dalam semangat persatuan,” tegas Katma F. Dirun. Jumat (25/04/2025).
Katma juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penyusunan program kerja FPK mendatang, mengingat kondisi fiskal pemerintah provinsi yang tengah melakukan langkah penghematan anggaran. Meski demikian, ia meminta efektivitas program tetap dijaga dengan mengandalkan sinergi dan inovasi dari seluruh elemen yang terlibat.
Peserta rapat kemudian membahas struktur organisasi, termasuk pengajuan tiga nama calon Ketua FPK Prov. Kalteng yang akan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dipertimbangkan. Ketiga nama tersebut adalah Elkan Dedy, Andi Bustan, dan Rosna Dewita. Mereka dinilai memiliki kapasitas, komitmen kuat, serta jejaring yang luas termasuk akses dengan unsur pemerintahan.
Wahyudi F. Dirun, selaku Ketua FPK periode 2023–2024, turut memberikan masukan berupa rancangan program kerja yang fokus pada konsolidasi internal, sosialisasi pembauran kebangsaan, dan pendataan anggota paguyuban di seluruh kabupaten/kota. Ia juga mengusulkan agar struktur FPK periode mendatang mencantumkan nama-nama mantan Ketua sebagai bagian dari dewan penasehat.
Salah satu gagasan strategis yang mengemuka dalam forum ini adalah usulan agar FPK dapat menggunakan aset pemerintah provinsi yang tidak terpakai sebagai gedung sekretariat tetap. Selain itu, pembentukan Bidang Internal dan Koordinator Wilayah (Korwil) FPK di setiap kabupaten/kota turut dipandang sebagai langkah taktis dalam memperluas jangkauan gerakan pembauran.
Rapat kemudian ditutup oleh Wahyudi F. Dirun yang mengingatkan perlunya percepatan dalam pengurusan administrasi agar audiensi resmi dengan Gubernur Kalimantan Tengah dapat segera terlaksana. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, sebagai simbol kekompakan dan semangat kebangsaan yang terus menyala.
“Momentum ini harus dijaga agar FPK benar-benar menjadi rumah besar pembauran yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Wahyudi. F. Dirun. (Red/Adv)
