PALANGKA RAYA – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menegaskan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga keamanan informasi pemerintahan, di tengah pesatnya transformasi digital di lingkungan birokrasi.
“Di era digital ini, informasi menjadi aset yang sangat strategis. Karena itu, setiap ASN harus sadar akan risiko kebocoran data dan memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasi secara aman dan profesional,” kata Arbert saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Keamanan Informasi di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (29/4/2025).
Menurut Arbert, ASN saat ini tidak cukup hanya menguasai aspek teknologi semata, namun juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen risiko, terutama terkait keamanan informasi yang menyangkut data publik dan institusi.
Ia menyampaikan bahwa kasus-kasus kebocoran data yang belakangan terjadi di sejumlah lembaga pemerintahan menjadi alarm serius bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan informasi.
“ASN adalah garda terdepan. Mereka yang paling dekat dengan sumber data dan proses administrasi, sehingga harus mampu menjaga keamanan informasi dari berbagai potensi ancaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arbert menekankan perlunya kebijakan yang konkret di setiap perangkat daerah, mulai dari inventarisasi aset informasi, penyusunan strategi pengamanan, hingga pembangunan budaya sadar risiko di lingkungan kerja.
“Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga budaya kerja yang harus kita bangun bersama. Keamanan informasi adalah bagian dari integritas dan profesionalitas ASN,” tegas Arbert.
Pemerintah Kota Palangka Raya, tambahnya, terus berupaya memperkuat literasi keamanan informasi melalui berbagai cara, termasuk pelatihan teknis, sosialisasi internal, serta menjalin kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Arbert berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan sekaligus menjadi pelindung utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan digital.
“Kalau kita ingin birokrasi yang cerdas dan terpercaya, maka keamanan informasi harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif kita,” tandas Arbert. (Red/Adv)
