JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat koordinasi antarlembaga melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang digelar belum lama ini di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara, Jakarta Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, turut hadir mendampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, dalam forum strategis tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 13 pemerintah daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, serta dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Agenda utama RDP mencakup sejumlah isu krusial yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antaranya adalah optimalisasi dana transfer dari pusat ke daerah, penguatan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penataan manajemen kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam membahas isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keikutsertaan Kalimantan Tengah menunjukkan kesiapan kami dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan profesional,” ujar Leonard, belum lama ini.
Leonard yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalimantan Tengah, menegaskan bahwa forum seperti ini merupakan momentum penting untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjawab tantangan kebijakan fiskal dan pengembangan sumber daya ASN.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah berkesempatan menyampaikan aspirasi dan persoalan aktual yang dihadapi di daerah masing-masing. Diskusi berlangsung konstruktif dengan penyampaian masukan konkret dari peserta untuk memperkaya proses perumusan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan implementatif.
Selain itu, RDP juga menjadi wadah evaluatif terhadap pelaksanaan dana transfer ke daerah, serta sebagai ajang untuk meninjau efektivitas operasional BLUD dalam penyediaan layanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan yang sangat krusial bagi masyarakat.
Keikutsertaan langsung Wakil Gubernur H. Edy Pratowo bersama Plt. Sekda Leonard S. Ampung mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing,” tandas Leonard. (Red/Adv)
