PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Lokakarya Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng yang dibuka oleh Plt Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Rabu (7/5/2025).
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD 2025-2029 yang sedang berlangsung merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan seluruh tujuan dan target SDGs. Ia menyampaikan harapan besar agar komitmen ini mampu mendekatkan capaian pembangunan Kalimantan Tengah dengan target SDGs pada tahun 2030.
“Tata kelola data yang baik menjadi kata kunci untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dengan data yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi, Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan mengukur kemajuan secara akurat,” kata Leonard dalam arahannya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi salah satu lokasi percontohan pelaksanaan proyek kerja sama Indonesia-Jerman Tahun 2024–2027, yang bertujuan menguatkan sinergi dan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah. Proyek ini dinilai akan memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pendekatan kolaboratif antara lembaga pemerintah dan mitra pembangunan.
“Kita harus mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya, kemampuan dan potensi yang dimiliki guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi, dan peranan daerah yang saling berkesinambungan,” imbuhnya.
Leonard menjelaskan bahwa RPJMD 2025–2029 telah disusun dengan memperhatikan 17 sasaran pembangunan serta 45 indikator utama sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di samping itu, Pemprov Kalteng juga telah merumuskan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dari Presiden untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
“Selain itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan RPJMD sehingga operasional penyelenggaraan pemerintahan dari RPJMD akan termuat pada RENSTRA yang nantinya menjadi RKPD maupun Renja tahunan,” tukas Leonard.
Lokakarya ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, baik secara langsung maupun virtual. Di antaranya adalah Commission Manager Proyek SDGs SSTC Fase II GIZ Indonesia Zulhazmi, Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI Gantjang Amanullah, Tim Pakar Nasional SDGs, serta fasilitator dari Yayasan Tambuhak Sinta Kalteng dan para ahli pembangunan daerah.
Kehadiran para pemangku kepentingan dalam forum ini diharapkan mampu menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kalimantan Tengah tetap sejalan dengan agenda pembangunan global yang berkelanjutan.
“Integrasi ini adalah bagian dari komitmen nyata daerah untuk menjadi bagian aktif dalam pembangunan dunia yang lebih adil dan lestari,” tandas Leonard. (Red/Adv)
