PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (08/05/2025). FGD ini mengangkat tema strategis mengenai “Peran Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pembangunan di Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, Edy menekankan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.
“Hingga kini, sektor sawit telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, baik langsung maupun tidak langsung,” ucap Edy Pratowo.
Ia melanjutkan, Kalteng juga memiliki kawasan hutan yang luas dan digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat adat. Hal ini mendorong dibentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan guna menata pemanfaatan ruang secara legal, adil, dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan konflik kepentingan.
“Saya ingin menekankan, bahwa keberadaan Satgas ini bukan semata-mata untuk menghukum, namun sebagai upaya menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan,” ujar Edy menambahkan.
Wagub berharap diskusi tersebut melahirkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat teoritis, namun juga implementatif dan aplikatif di lapangan. Menurutnya, rekomendasi dari FGD ini penting untuk menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap realita sosial dan lingkungan.
“Mari kita jadikan Kalimantan Tengah sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis Sumber Daya Alam yang inklusif dan berkelanjutan. Inilah ruang bersama untuk mencari titik temu antara pembangunan dan perlindungan kearifan lokal,” timpalnya.
Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, dalam kesempatan itu menyatakan bahwa tema yang diangkat FGD sangat relevan dengan kondisi aktual masyarakat adat Dayak. Menurutnya, pembangunan berbasis sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal masyarakat Dayak yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan.
“Kami berharap melalui FGD ini akan muncul rekomendasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat adat Dayak yang telah lama menjadi penjaga hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” tukas Andrie.
FGD ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng. Turut hadir pula para pelaku usaha perkebunan sawit, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Damang Kepala Adat dari berbagai daerah di Kalteng.
Diskusi berjalan aktif dan dinamis, mencerminkan semangat bersama dalam merumuskan langkah konkret menuju tata kelola sumber daya alam yang memberi manfaat berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Red/Adv)
