PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menegaskan pentingnya tata kelola sektor energi dan pertambangan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi perekonomian daerah.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng dari fraksi Partai Nasdem, Asdy Narang yang menyoroti lambannya pembangunan smelter dan belum terarahnya strategi transisi energi daerah.
“Pemerintah provinsi perlu menjadikan hilirisasi mineral sebagai agenda utama. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton di daerah sendiri,” kata Asdy, Kamis (15/5/2025).
Ia menilai, selama ini Kalteng hanya berperan sebagai pengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Padahal, hilirisasi berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat struktur ekonomi lokal.
Selain hilirisasi, Asdy juga menekankan pentingnya penyusunan roadmap transisi energi baru terbarukan (EBT) yang realistis dan dapat diimplementasikan.
Menurutnya, Kalteng memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi ramah lingkungan, namun belum dikelola secara maksimal.
“Perlu ada peta jalan yang jelas dalam pengembangan EBT, dengan melibatkan swasta dan BUMD energi sebagai mitra. Ini tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti perlunya percepatan dalam penetapan zonasi konservasi air tanah (CAT) di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Asdy menilai, pengelolaan air tanah yang terencana akan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman krisis air di masa depan.
Dalam aspek pertambangan rakyat, DPRD meminta pemerintah agar menata Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara serius guna mencegah maraknya praktik tambang ilegal.
Asdy mengingatkan bahwa pengabaian terhadap WPR dapat berdampak pada kerugian negara dan kerusakan lingkungan.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, ia juga merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM pengawas lapangan dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
“Kami berharap Dinas ESDM bisa meningkatkan profesionalisme dan kapasitas pegawai, terutama di lapangan, agar pengawasan lebih maksimal dan kebijakan dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (dd)
