PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat pemerataan layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi daerah.
Penilaian ini disampaikan menyusul hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang menemukan masih banyak tantangan di lapangan.
Anggota Fraksi Golkar, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di sejumlah wilayah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih jauh dari ideal. Akses terhadap pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga dinilai minim.
“Reformasi pendidikan harus diarahkan pada keterhubungan antara pendidikan formal dan kebutuhan sektor-sektor prioritas seperti pertanian modern, industri pengolahan, dan pariwisata,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penguatan BLK, serta pemenuhan tenaga pengajar di wilayah terpencil untuk meningkatkan daya saing SDM lokal.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar mencatat sejumlah kendala seperti kurangnya tenaga medis, terbatasnya alat kesehatan, dan belum optimalnya sistem rujukan antar fasilitas. Meski angka stunting mengalami penurunan, tantangan struktural masih besar.
“Distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan harus segera dibenahi. Selain itu, cakupan jaminan kesehatan daerah perlu diperluas agar inklusif bagi kelompok masyarakat rentan,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya koordinasi dalam penanganan masalah sosial. Menurut Siti, program perlindungan sosial seperti penanggulangan kemiskinan, perlindungan anak, disabilitas, dan lansia perlu diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan berbasis data dan digitalisasi.
Di sektor ekonomi, Fraksi Golkar menekankan pentingnya kemandirian pangan daerah. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar untuk komoditas seperti telur, daging sapi, dan ayam menunjukkan perlunya strategi diversifikasi pangan berbasis lokal.
“Modernisasi pertanian harus dibarengi dengan akses pembiayaan murah, penguatan kelembagaan petani, dan perlindungan lahan pertanian melalui regulasi yang kuat,” paparnya.
Dalam bidang energi, Golkar menyatakan dukungan terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti PLTS dan PLTMH, sebagai solusi untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
“Pemerintah harus segera menyusun peta jalan transisi energi, mempercepat zonasi air tanah, dan memastikan praktik pertambangan rakyat dilakukan secara legal dan berkelanjutan,” tutupnya. (dam)
