PALANGKA RAYA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang membahas perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu kemarin (4/6/2025).
Rakor yang digelar secara luring dan daring itu dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, serta pejabat terkait lainnya.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Agung Yudo Wibowo, menjelaskan bahwa korupsi di daerah umumnya terjadi karena lemahnya tata kelola dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menggali akar masalah, berbagi informasi, dan merumuskan solusi bersama dalam rangka mencegah korupsi yang masih tinggi di daerah,” ujar Agung.
Ia memaparkan empat langkah strategis yang ditawarkan KPK, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang rentan korupsi, peningkatan efektivitas penindakan, penguatan sinergi antar institusi daerah, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan.
Menurut Agung, kolaborasi yang kuat antara KPK, eksekutif, dan legislatif menjadi kunci agar upaya pencegahan korupsi bisa berjalan optimal.
Mewakili Gubernur, Leonard S. Ampung menyampaikan apresiasi kepada KPK atas komitmennya dalam mendampingi daerah mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Rakor ini sangat strategis, tidak hanya untuk memperkuat komitmen antikorupsi, tetapi juga menyelaraskan langkah antar institusi di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Leonard menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan titik krusial yang harus dijaga agar tidak menjadi celah praktik korupsi. Ia menuturkan bahwa Pemprov Kalteng telah menerapkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak sejak tahap awal.
Selain itu, BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah juga telah melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas tahun 2025, dan hasilnya telah dituangkan dalam laporan lengkap beserta rekomendasi yang siap ditindaklanjuti.
“Saya yakin, dengan dukungan KPK dan implementasi rekomendasi BPKP, kita mampu memperkuat sistem dan menciptakan perencanaan serta penganggaran daerah yang efisien, transparan, dan antikorupsi,” tutupnya. (red/adv)
