PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Raihan ini menandai keberhasilan kesembilan kali berturut-turut yang dicapai oleh Kota Cantik.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pihak BPK di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Fairid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah bekerja keras hingga capaian ini bisa diraih kembali.
“Alhamdulillah, ini bukan keberhasilan saya pribadi, tapi keberhasilan seluruh ASN Pemko Palangka Raya yang bekerja keras siang malam menyusun laporan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Fairid, Senin (23/6/2025).
Fairid menggarisbawahi bahwa mempertahankan opini WTP jauh lebih menantang ketimbang meraihnya pertama kali. Menurutnya, ke depan upaya menjaga akuntabilitas harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
BPK RI menyampaikan ada delapan temuan senilai Rp2,39 miliar dalam pemeriksaan tahun ini. Dari jumlah tersebut, Rp2,07 miliar sudah dipulihkan ke kas daerah. Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng menilai hal itu menunjukkan keseriusan pemkot dalam menindaklanjuti rekomendasi secara tepat.
Fairid mengakui bahwa ada penurunan sedikit dalam tingkat penyelesaian rekomendasi saat ia tidak menjabat karena masa Pj Wali Kota. Namun kini, ia memastikan rencana aksi telah disiapkan dan siap dituntaskan maksimal dalam 60 hari kerja.
“Kami tidak ingin hanya baik di atas kertas. Kami ingin tata kelola pemerintahan yang benar-benar kuat dan profesional di lapangan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan anggaran menjadi tantangan tersendiri karena harus memastikan sinkronisasi yang tepat antara pendapatan dan belanja. Evaluasi berkelanjutan menurutnya wajib dilakukan.
“Kita tidak boleh cepat puas. Bahkan ketika sudah mendapat predikat terbaik, bukan berarti tidak bisa lebih baik lagi,” tambahnya.
Fairid menyebut capaian WTP kesembilan ini sebagai penguat semangat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan dipercaya publik.
“Capaian ini adalah batu loncatan, bukan garis akhir. Pemerintahan yang baik bukan hanya soal laporan keuangan, tapi tentang menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” tandas Fairid. (Red/Adv)
