BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Barsel Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, yang secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Barsel, Eko Hermansyah, bertempat di Aula Sekretariat Daerah. Kegiatan ini melibatkan 74 peserta dari seluruh perangkat daerah, termasuk RSUD Jaraga Sasameh dan PDAM.
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Barsel, Febrisi Tri Candriani, dalam laporannya menjelaskan bahwa arsip dinamis adalah dokumen yang masih aktif digunakan oleh instansi dan membutuhkan pengelolaan yang sistematis dan terstandar agar dapat mendukung kelancaran operasional.
Menurut Febrisi, pengelolaan arsip yang tertata dapat menjamin ketersediaan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan, audit, serta mendukung keterbukaan informasi publik. Sosialisasi ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kearsipan di lingkungan birokrasi.
“Memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki pemahaman yang sama tentang arsip dinamis adalah kunci terciptanya tertib administrasi,” ujar Febrisi, belum lama ini.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Prihatin Waryatmini dan Arsiparis Kabupaten Barsel Yeni Mafica Sari yang membawakan materi teknis seputar standar dan prosedur pengelolaan arsip dinamis.
Dalam sambutannya, Eko Hermansyah menyampaikan bahwa arsip bukan sekadar tumpukan dokumen lama, melainkan pondasi penting dalam pembangunan administrasi yang akuntabel dan modern.
Menurutnya, sistem kearsipan yang kuat akan memperkokoh akuntabilitas birokrasi, menjadi referensi penting dalam evaluasi kebijakan, serta menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan arsip juga mendukung arah transformasi digital dan sejalan dengan visi reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Barsel berharap seluruh OPD mulai menyusun dan menjalankan instrumen kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah nyata membangun pemerintahan yang tertib arsip, profesional, dan transparan,” tandas Eko. (Red/Adv)
