PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti capaian program cetak sawah yang dinilai masih minim.
Hingga Juli 2025, dari target 85.740 hektare, hanya 13.456 hektare atau 15,7 persen yang terealisasi.
Ketua Komisi II, Siti Nafsiah, menyebut lambatnya penyediaan alat berat dan persoalan legalitas lahan sebagai hambatan utama di lapangan.
“Proses Survei, Investigasi, dan Desain (SID) harus lebih akurat dan melibatkan masyarakat agar tidak terjadi konflik,” ujarnya, baru-baru ini.
Nafsiah mendukung sanksi tegas bagi kontraktor yang lalai serta pembentukan tim pengawalan lintas lembaga untuk mempercepat realisasi.
Namun, ia mengingatkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasan lahan yang dicetak.
“Program ini harus dilanjutkan dengan penyediaan petani penggarap, sarana produksi, dan pemberdayaan kelompok tani agar hasilnya berkelanjutan,” tegasnya.
Komisi II juga menyerukan koordinasi antara pemerintah pusat hingga daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. (dam)
