PANGKALAN BUN – Dalam rangka memperkuat sistem keuangan daerah dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Evaluasi Kinerja dan Capacity Building bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Pangkalan Bun selama dua hari.
Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz mengatakan bahwa lembaga BPR dan BPRS kini dihadapkan pada tuntutan zaman yang mengharuskan mereka untuk lebih dinamis dan inovatif, tanpa melupakan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang sehat.
“Kita tidak lagi berada di fase mempertanyakan apakah BPR dan BPRS harus berubah—melainkan bagaimana mereka bisa memimpin perubahan itu sendiri,” ungkap Primandanu, Selasa (29/07/2025).
Dalam kegiatan ini, OJK menilai kinerja BPR dan BPRS melalui indikator seperti aset, kredit bermasalah, likuiditas, dan tingkat permodalan. Hasil evaluasi menunjukkan tren positif, meskipun masih ada pekerjaan rumah terutama di sisi manajemen risiko dan pembenahan sistem digital.
OJK juga membandingkan performa bank daerah dengan kinerja nasional agar para pemangku kepentingan di level lokal dapat melakukan introspeksi dan menyusun strategi perbaikan kelembagaan secara menyeluruh.
Sesi capacity building turut mengulas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), di mana peserta mendapat pemaparan dari ahli akuntansi dan regulator pusat mengenai tata kelola laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar.
Pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, menurut OJK, menjadi dasar pengambilan kebijakan yang rasional sekaligus menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi.
Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala LPS Regional II, Bambang S. Hidayat, yang menjelaskan urgensi perlindungan dana nasabah dan pentingnya menjaga stabilitas lembaga di tengah gejolak ekonomi global.
LPS menyoroti bagaimana lembaga keuangan kecil tetap bisa berperan sebagai intermediasi yang sehat, meskipun harus menghadapi tantangan likuiditas dan dinamika pasar.
Seluruh peserta yang terdiri dari jajaran direksi dan pemegang saham diharapkan mampu membawa semangat perubahan dan menjadikan agenda ini sebagai langkah awal menuju modernisasi kelembagaan.
“Transformasi harus dimulai dari niat yang tulus untuk berubah, ditopang dengan strategi yang terukur, serta semangat kolaboratif demi keberlanjutan lembaga,” tandas Primandanu. (Red/OJK Kalteng)
