PALANGKARAYA – Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) menggelar Seminar Nasional bertajuk keterbukaan dan pengawasan pelayanan publik di Aula Utama Kampus I UMPR, Jumat (1/8/2025) kemarin. Acara ini diikuti mahasiswa, dosen, serta sejumlah perwakilan lembaga pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor I UMPR, Chandra Anugrah Putra, mewakili Rektor UMPR. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam layanan publik sebagai bagian dari proses pembangunan daerah yang inklusif.
“Peningkatan kualitas fasilitas sosial dasar, transparansi, dan akuntabilitas merupakan jembatan menuju Indonesia yang lebih berkeadilan,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa otonomi daerah seharusnya bukan hanya jargon politik, namun menjadi instrumen nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkeadilan.
Chandra menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kampus, merupakan faktor krusial dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang adil dan manusiawi.
Seminar ini menghadirkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, yang membahas pentingnya pengawasan pelayanan publik melalui pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.
Najih menekankan bahwa tidak mungkin lembaga pengawas bekerja sendiri. Diperlukan sinergi antara institusi negara, DPR/DPRD, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi dalam proses pengawasan.
Dalam paparannya, ia menyebutkan lima sektor layanan publik yang paling banyak mendapat aduan, yakni kependudukan, pendidikan, kepegawaian, kepolisian, serta hak-hak sipil dan politik.
“Maladministrasi yang paling banyak ditemukan antara lain tidak adanya pelayanan, prosedur berbelit, dan alasan klasik seperti gangguan sistem atau petugas tidak hadir,” tandas Najih. (Red/Adv)
