banner 468x60
HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Desentralisasi Jadi Jalan Perubahan Tata Kelola Daerah

banner 468x60

PALANGKARAYA – Desentralisasi bukan semata soal pelimpahan kewenangan, namun merupakan pintu masuk bagi perubahan mendasar dalam cara pemerintahan melayani masyarakat secara lebih adil, adaptif, dan partisipatif.

Pandangan ini disampaikan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Chandra Anugrah Putra, saat membuka Seminar Nasional bertajuk Desentralisasi sebagai Pilar Transformasi yang digelar di Aula Utama Kampus I UMPR.

banner 300x600

“Transformasi dari sistem yang sentralistik menuju pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat harus melibatkan seluruh lapisan, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menegaskan bahwa makna sejati otonomi daerah harus tercermin dalam penguatan sosial dan ekonomi lokal yang ditopang oleh kebijakan berbasis bukti, kerja sama antardaerah, dan pembangunan kapasitas sumber daya.

Baca Juga  Noor Fazariah Ajak Masyarakat Dukung Restocking demi Keberlanjutan Perikanan

Seminar ini menghadirkan dua narasumber kunci, yakni Khairul Muluk selaku Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, serta Mokhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam pemaparannya, Khairul menekankan bahwa desentralisasi harus menjadi alat menghadirkan pelayanan publik yang responsif terhadap kondisi lokal, bukan hanya bentuk administratif semata.

“Desentralisasi bukan sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi upaya menghadirkan pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Pembangunan daerah yang inklusif hanya bisa dicapai bila kebijakan dirancang berdasarkan data, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan daerah yang visioner,” ucapnya.

Senada, Mokhammad Najih menambahkan bahwa sinergi dalam pengawasan publik menjadi sangat krusial, dan dunia kampus memiliki potensi besar mendukungnya lewat riset dan edukasi masyarakat.

Baca Juga  Jalur Vital Sampit–Bagendang Rusak, Pemprov Diminta Segera Bertindak

Ia menyebut peran perguruan tinggi sangat strategis sebagai penggerak kontrol sosial berbasis keilmuan, baik dalam mendorong transparansi maupun pemberdayaan masyarakat sipil.

“Jika kolaborasi pengawasan ini diperkuat, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat secara signifikan,” tandas Chandra. (Red/Adv)

+ posts
banner 300250
banner 468x60
Exit mobile version