PALANGKARAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk menambah luasan kawasan Area Penggunaan Lain (APL) di wilayah Kota Cantik demi menjawab persoalan legalitas lahan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga saat ini, hanya sekitar 18,1 persen dari total luas wilayah Kota Palangka Raya yang memiliki status APL, dan jumlah itu sama persis dengan luasan tanah yang dapat disertifikasi oleh masyarakat.
Fairid menyebut bahwa rendahnya proporsi APL tersebut menjadi penghambat dalam proses sertifikasi lahan masyarakat, yang berdampak pada lambatnya peningkatan PAD dan penyelesaian konflik agraria.
“Sekitar 40 persen lahan di Palangka Raya sudah digarap masyarakat, tetapi belum bisa disertifikasi karena tidak masuk APL. Maka kami mengusulkan kenaikan menjadi 35 hingga 40 persen,” ucap Fairid, Senin (04/08/2025).
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak akan mengganggu kawasan hutan atau taman nasional yang masih mencakup sekitar 60 persen wilayah.
Fairid juga menekankan bahwa perluasan APL sangat krusial sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang telah lama menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, tanpa perluasan status APL, pembangunan kota, termasuk penataan ruang dan pemanfaatan lahan, akan sulit dilakukan secara maksimal.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota juga akan menyesuaikan rencana tata ruang jangka menengah dan panjang agar pembangunan tetap terarah dan terukur.
“Penyesuaian ini akan menyentuh dokumen seperti RTWK, RDTR, dan RTBL agar wajah kota tetap tertata meski mengalami perkembangan,” katanya.
Fairid berharap dengan dukungan pemerintah pusat, langkah ini akan membuka ruang investasi, menyelesaikan konflik agraria, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Saya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut,” tandas Fairid. (Red/Adv)
