banner 468x60
HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Forum Satu Data Dorong Transformasi Digital Pemerintahan Daerah

FOTO Ist.: Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P Pakpahan saat memberikan paparan dalam Forum Satu Data Indonesia.
banner 468x60

PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi. Langkah ini dilakukan melalui pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia yang digelar dengan menghadirkan BPS sebagai narasumber utama.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P Pakpahan mengatakan bahwa forum ini menjadi bagian penting dari komitmen bersama dalam membangun sistem data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

banner 300x600

“Upaya ini kami lakukan melalui pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia dengan narasumber utama dari BPS. Kita ingin empat prinsip utama Satu Data Indonesia dapat dilaksanakan,” ujar Alman, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, keempat prinsip utama dalam sistem Satu Data Indonesia mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi, yang seluruhnya menjadi fondasi dalam pengelolaan data lintas sektor.

Baca Juga  Kepengurusan DPD GAMKI Kalteng Resmi Dilantik, Siap Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Prinsip-prinsip ini menurutnya harus benar-benar diterapkan agar data tidak hanya terkumpul, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung transformasi digital.

Alman menegaskan pentingnya penguatan peran Bapperida sebagai Sekretariat Forum Satu Data. Kolaborasi antara Bapperida, BPS sebagai pembina data, dan Diskominfo sebagai wali data menjadi sangat penting dalam membentuk ekosistem satu data yang berkualitas.

Di sisi lain, Kepala Bapperida Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman menekankan pentingnya keterisian dan standarisasi data statistik sektoral ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara berkelanjutan.

Menurutnya, tanpa data yang lengkap dan sesuai prinsip satu data, maka dokumen perencanaan pembangunan tidak akan tersusun secara optimal.

Baca Juga  Jalur Vital Sampit–Bagendang Rusak, Pemprov Diminta Segera Bertindak

“Data statistik sektoral bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan dari capaian kinerja dan fondasi evaluasi pembangunan ke depan,” jelas Fauzi.

“Kalau datanya tidak terisi, kegiatan pun tidak bisa ditarik ke dalam sistem. Ini akan berdampak langsung pada penganggaran dan pelaksanaan pembangunan,” tandas Fauzi. (Red/Adv)

+ posts
banner 300250
banner 468x60
Exit mobile version