KASONGAN – Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2024 mencatat adanya defisit senilai Rp1,945 miliar. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPRD Katingan Tahun Sidang 2025 yang digelar, Rabu (13/8/2025).
Anggota DPRD Katingan, Amirun, saat membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) menjelaskan, defisit terjadi karena belanja daerah mencapai Rp1,587 triliun, sementara pendapatan hanya Rp1,585 triliun. “Meski defisit, pemerintah daerah masih memiliki Silpa Rp54,678 miliar yang bisa dimanfaatkan pada anggaran berikutnya,” jelasnya, Rabu (13/8/2025).
Pendapatan daerah 2024 terdiri dari PAD Rp68,168 miliar, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1,456 triliun, pendapatan transfer antar daerah Rp52,166 miliar, dan lain-lain pendapatan sah Rp8,061 miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp56,623 miliar.
Dalam rapat tersebut, DPRD turut menyoroti tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian, Pemkab Katingan berhasil kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara beruntun.
Menurut Banggar, capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah masih terjaga. Namun, perlu ada langkah penguatan untuk menghindari terjadinya defisit di tahun-tahun mendatang.
Banggar juga mendorong agar Pemkab Katingan lebih realistis dalam menyusun target pendapatan. Penyusunan harus didasarkan pada kajian data yang matang dan potensi riil daerah.
Selain itu, regulasi tentang pemberian hibah bagi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga diminta segera ditata. Hal ini demi menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum.
Dewan menekankan bahwa akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap penggunaan anggaran, baik untuk belanja rutin maupun program pembangunan prioritas.
Lebih jauh, optimalisasi pendapatan daerah diharapkan bisa memperkecil kesenjangan antara belanja dan pemasukan sehingga keuangan daerah lebih sehat.
“Harapannya, pengelolaan APBD di tahun mendatang lebih optimal, efisien, dan dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat,” tandas Amirun. (Red/Adv)
