KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menyatakan setuju atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu (13/8/2025).
Pandangan fraksi dibacakan langsung oleh juru bicara Gerindra, Wahidin, di hadapan pimpinan dewan, anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan.
Dalam penyampaiannya, Wahidin menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar struktur keuangan daerah lebih sehat. “Berdasarkan hasil pembahasan, Fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024,” tegasnya.
Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp1,585 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD Rp68,168 miliar, transfer pemerintah pusat Rp1,456 triliun, transfer antar daerah Rp52,166 miliar, serta lain-lain pendapatan sah Rp8,061 miliar.
Sementara belanja daerah tercatat Rp1,587 triliun dengan defisit Rp1,945 miliar. Namun defisit itu tertutupi penerimaan pembiayaan Rp56,623 miliar sehingga menghasilkan SiLPA Rp54,678 miliar.
Menurutnya, keberadaan SiLPA cukup positif, namun perlu diiringi dengan perencanaan dan eksekusi program yang lebih efektif.
Gerindra menyoroti efektivitas pelaksanaan program di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan.
Wahidin juga mengingatkan pemerintah agar pengendalian anggaran dilakukan ketat, sehingga tidak terjadi pembiayaan yang tidak produktif.
Dengan pengesahan ini, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah tahun berikutnya dapat lebih disiplin, transparan, dan tepat sasaran.
“Berdasarkan hasil pembahasan, Fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024,” pungkas Wahidin. (Red/Okta)
