KASONGAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan menyatakan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, dukungan itu disertai pesan keras agar pemerintah lebih disiplin dalam mengelola keuangan daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Katingan yang dipimpin pimpinan dewan dan dihadiri unsur eksekutif. Pandangan fraksi dibacakan langsung oleh juru bicara Fraksi Golkar, Icing.
Dalam keterangannya, Icing mengatakan keputusan fraksi diambil setelah mempelajari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Katingan segera menindaklanjuti masukan dari DPRD demi perbaikan di masa mendatang,” tegasnya, Rabu (13/8/2025).
Ia menyebutkan enam poin penting realisasi APBD 2024, yakni pendapatan daerah sekitar Rp1,58 triliun, belanja daerah sekitar Rp1,59 triliun, defisit anggaran Rp1,94 miliar, penerimaan pembiayaan Rp56,62 miliar, pembiayaan netto Rp56,62 miliar, dan SiLPA Rp54,67 miliar.
Meski defisit bisa tertutup dengan penerimaan pembiayaan yang besar, fraksi menilai pengelolaan keuangan daerah tetap perlu perbaikan agar lebih efisien.
Icing menekankan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan harus diiringi dengan disiplin fiskal dan perencanaan yang matang.
Ia mengingatkan, pengesahan LPj APBD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
Dengan pengesahan ini, DPRD berharap pemerintah lebih hati-hati dan transparan dalam melaksanakan program pembangunan ke depan.
Menurutnya, masukan yang diberikan fraksi harus dijadikan bahan evaluasi agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik.
“Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Katingan segera menindaklanjuti masukan dari DPRD demi perbaikan di masa mendatang,” pungkas Icing. (Red/Okta)
