PALANGKA RAYA – Suara kritis mahasiswa dan pemuda kembali menggema di Kalimantan Tengah. Senin (1/9/2025), ratusan massa dari Aliansi September Hitam dan Cipayung Plus turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kalteng, Jalan S. Parman.
Dengan membawa spanduk serta orasi lantang, mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang mencakup isu nasional hingga persoalan lokal.
Aliansi menegaskan aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral generasi muda untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.
Dari Aliansi September Hitam, beberapa poin utama yang disampaikan yakni: mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri serta pencabutan UU TNI, hingga menuntut revisi RKUHAP agar tidak memberi celah tindakan represif aparat.
Selain itu, mereka juga menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan pensiun anggota dewan serta meminta evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah.
Adapun Cipayung Plus menambahkan sejumlah desakan, antara lain:
- DPR agar menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.
- DPRD Kalteng segera membentuk perda terkait perlindungan buruh perkebunan, tambang, tani, hingga UMKM.
- Menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng.
- Mendesak penyelesaian sengketa tanah yang kerap menimbulkan konflik di masyarakat.
- Menolak kenaikan PBB/NJOP dan tarif BPJS di daerah.
- Menuntut pembatalan kebijakan kenaikan gaji pejabat di tingkat nasional.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, yang menemui langsung para pengunjuk rasa menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, aksi tersebut berjalan dengan tertib dan menunjukkan kedewasaan demokrasi di daerah.
“Mahasiswa, pemuda dan masyarakat menunjukkan bahwa menyampaikan aspirasi tidak harus dengan kerusuhan. Mereka hadir dengan sopan santun dan rasa tanggung jawab menjaga ketertiban. Itu sangat luar biasa,” ujarnya.
Arton memastikan bahwa tuntutan yang disampaikan tidak akan berhenti sebagai formalitas semata.
Ia menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Aksi damai kemudian ditutup dengan penyerahan berkas resmi tuntutan dari perwakilan massa kepada pimpinan DPRD Kalteng, menandai komitmen bersama untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. (dam)
