PALANGKA RAYA – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas anggaran. Upaya ini ditempuh agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengungkapkan persoalan kemandirian fiskal daerah kini menjadi sorotan nasional.
Hal itu juga menjadi pembahasan dalam rapat antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi II DPR RI yang menyoroti perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah.
“Dalam rapat tersebut terlihat jelas daerah mana yang sudah kuat secara fiskal dan mana yang masih bergantung pada pusat. Ini menjadi catatan bagi kita semua,” kata Edy, baru-baru ini.
Menurutnya, meski potensi ekonomi Kalteng cukup besar, penerimaan daerah belum tergarap maksimal.
Padahal, sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (3P) masih menyimpan peluang besar sebagai sumber pendapatan daerah.
“Kita punya ruang besar untuk memperkuat PAD, tinggal bagaimana mengoptimalkan peluang yang ada,” ujarnya.
Selain sektor unggulan, Edy menekankan pentingnya menggali potensi pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak permukaan air, dan air bawah tanah.
Ia mencontohkan, dana bagi hasil dari pusat yang diterima Kalteng mengalami fluktuasi tajam. Pada 2023 nilainya lebih dari Rp600 miliar, namun pada 2024 turun drastis menjadi sekitar Rp300 miliar.
“Kalau kita hanya mengandalkan dana bagi hasil, kondisi fiskal akan rentan. Maka daerah harus lebih proaktif menggali sumber PAD,” tegasnya.
Pemprov Kalteng optimistis, dengan memperkuat basis pajak daerah serta mengelola potensi ekonomi secara optimal, dampak pemotongan TKD dapat diminimalkan sehingga pembangunan tetap berjalan berkesinambungan. (red/adv)
