PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah daerah agar program dan pelayanan kesehatan tidak menjadi korban efisiensi anggaran di tengah penurunan APBD tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan termasuk program wajib yang tidak boleh dikurangi, meskipun anggaran daerah terbatas.
“Bidang kesehatan sifatnya wajib, tidak bisa dihapus atau dikurangi. Perangkat daerah harus benar-benar memprioritaskan supaya pelayanan tidak tertinggal,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi agar program kesehatan berjalan maksimal.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak hanya bergantung pada dinas kesehatan, tetapi juga dukungan perangkat daerah lain.
“Contohnya pemeriksaan gratis di puskesmas. Jangan dianggap hanya tanggung jawab puskesmas, dinas lain pun harus ikut berperan agar layanan benar-benar sampai ke masyarakat,” tegas Sugiyarto.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, terutama untuk pemeriksaan dini sebagai langkah pencegahan.
Ia juga mendorong rumah sakit daerah meningkatkan pendapatan BLUD guna memperkuat operasional.
“Walau APBD turun, kualitas pelayanan tidak boleh ikut turun. Kuncinya sinergi, fokus pada prioritas, dan mengoptimalkan sumber daya,” pungkasnya. (dam)
