PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, usai memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (13/10/2025).
“Rapat kali ini mendengarkan pidato pengantar Gubernur Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Rancangan APBD Tahun 2026. Setelah itu, DPRD akan membahas secara detail setiap komponen anggaran agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Arton.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mewakili Gubernur menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan menyesuaikan dengan besaran dana transfer dari pemerintah pusat.
“APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penentuan perencanaan belanja yang sesuai dengan prioritasnya,” jelas Edy.
Ia menambahkan, pengelolaan belanja daerah akan difokuskan pada program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat serta dilakukan secara efektif dan efisien.
“Rasionalisasi anggaran akan dilakukan terhadap pos belanja yang belum menjadi prioritas, agar setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa penyusunan APBD juga memperhatikan pokok-pokok kebijakan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Arton menegaskan, DPRD Kalteng akan menelaah setiap usulan anggaran agar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 selaras dengan kebutuhan dan arah pembangunan provinsi.
“Kami berharap APBD 2026 nanti mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (dam)
