PALANGKA RAYA – Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta untuk lebih cermat dan kreatif dalam mengelola anggaran menyusul adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar 45 persen.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menilai kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya berhemat, tetapi juga menggali potensi pendapatan daerah secara lebih optimal.
“Pemangkasan TKD ini sudah keputusan pusat yang tidak bisa ditawar. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan menggunakan dana yang tersedia secara efisien dan tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Menurut Sudarsono, ada dua langkah utama yang perlu ditempuh agar pemangkasan ini tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Pertama, pemerintah daerah diminta melakukan penajaman program dengan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mendesak dan menunda kegiatan yang sifatnya tidak urgen.
“Kalau program sudah disusun berdasarkan skala prioritas, maka penggunaan anggaran juga akan lebih efisien dan efektif,” jelasnya.
Langkah kedua, lanjut dia, pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum dimaksimalkan.
Ia mencontohkan potensi dari pajak air permukaan serta pajak kendaraan alat berat yang dinilai masih memiliki ruang peningkatan.
“Kalau dua skema ini berjalan baik penajaman program dan optimalisasi pendapatan daerah saya yakin dampak pemangkasan TKD tidak akan terlalu besar terhadap kegiatan pembangunan,” tegasnya.
Sudarsono menambahkan, DPRD Kalteng akan terus melakukan pemantauan terhadap efektivitas penggunaan anggaran serta upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Kami di DPRD akan memantau bagaimana anggaran daerah ini digunakan secara efektif, dan bagaimana sumber pendapatan bisa terus dioptimalkan. Harapannya, pemangkasan TKD tidak menjadi beban bagi daerah,” pungkasnya. (dam)
