KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkor Kamtibmas) Kemenko Polhukam RI bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo. Acara berlangsung di Ballroom Seruyan 3, M Bahalap Hotel, Palangka Raya, belum lama ini.
Kegiatan ini diikuti oleh para pimpinan Forkopimda, perwakilan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, unsur TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.
Tujuannya adalah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendeteksi secara dini potensi konflik sosial serta memperkuat strategi pencegahan di tingkat daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dalam arahannya menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antara Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang momentum strategis pada tahun 2025.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menempatkan penanganan konflik sosial sebagai prioritas utama. Tahun 2026 nanti, akan dialokasikan anggaran khusus untuk memperkuat peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini potensi konflik di lapangan,” ujar Edy Pratowo.
Ia menambahkan, pendekatan pencegahan konflik tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
“Kita harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang muncul agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka,” ujarnya.
Perwakilan Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI juga menegaskan bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional. Koordinasi di semua level pemerintahan harus terus diperkuat,” katanya.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mendukung langkah pemerintah pusat dan provinsi untuk memperkuat stabilitas dan harmonisasi sosial.
“Pemerintah Kabupaten Katingan siap bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Kami juga terus mendorong masyarakat agar berperan aktif menjaga kerukunan dan mencegah terjadinya potensi konflik sosial,” ujar Firdaus.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun kerja sama strategis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, demi terwujudnya Kalimantan Tengah yang aman, damai, dan harmonis. (red/adv)



















