DPRD Kalteng Soroti Distribusi BBM di Wilayah Barat yang Makin Terhambat, Masyarakat Mulai Resah
Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kalteng, Sugiyarto.
PALANGKA RAYA – Kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah barat Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kalteng dari Dapil III, Sugiyarto.
Ia menilai situasi kelangkaan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah maupun Pertamina.
Sugiyarto menjelaskan, sejak awal November sejumlah SPBU di Kabupaten Lamandau dan sekitarnya mengalami keterlambatan distribusi BBM.
Jika sebelumnya pasokan datang setiap hari, kini pengiriman hanya dilakukan dua hingga tiga hari sekali. Bahkan beberapa titik dilaporkan tidak menerima suplai dalam waktu lebih lama.
“Ini sudah mulai berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Keterlambatan pengiriman membuat antrean panjang tidak terhindarkan. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kalteng tersebut mengatakan, kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi seperti Pertalite, tetapi juga Pertamax yang seharusnya lebih mudah diperoleh.
“Bahkan Pertamax pun mulai dibatasi. Di SPBU Asam Baru kemarin, pembelian hanya dibolehkan maksimal 30 liter per kendaraan. Padahal masyarakat sudah memilih BBM non-subsidi agar lebih mudah, tapi sekarang justru sulit didapat,” ungkapnya.
Menurutnya, kelangkaan ini turut menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat di daerah pedalaman.
Banyak warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bensin, sementara pelaku usaha transportasi, pertanian, dan perkebunan mulai merasakan dampaknya.
“Lamandau memang penduduknya sekitar 102 ribu jiwa, tapi mobilitas ekonominya sangat tinggi. Pasokan yang tidak stabil ini memukul banyak sektor. Truk angkutan hasil kebun pun ikut terhambat karena antrean di SPBU,” jelasnya.
Sugiyarto menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi. Ia meminta agar stok Pertamax dapat ditingkatkan sebagai opsi sementara jika Pertalite sedang terbatas.
“Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan jenis BBM. Yang penting tersedia. Jangan sampai mereka dipaksa berhemat karena tidak ada barangnya,” katanya.
Ia juga menyoroti informasi bahwa suplai BBM ke wilayah Kumai, yang menjadi penopang distribusi ke Lamandau dan sekitarnya, tengah mengalami keterbatasan stok.
Hal tersebut turut menyebabkan tumpukan antrean distribusi dan penundaan pengiriman meskipun DO (Delivery Order) telah diterbitkan.
“Jika di sumbernya saja sudah terbatas, tentu daerah turunannya terkena imbas. Ini harus segera ditelusuri. Apakah masalah berada pada kuota, stok, atau jalur distribusi yang terganggu,” ujarnya.
Sugiyarto mendorong Pemprov Kalteng melalui instansi terkait, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk meninjau langsung ke wilayah operasi Pertamina, baik di Kumai maupun Sampit, guna mendapatkan penjelasan resmi sekaligus memastikan adanya langkah penanganan.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya diberi harapan tanpa kepastian. Pemerintah dan Pertamina harus bergerak cepat agar persoalan ini tidak semakin meluas dan mempengaruhi stabilitas ekonomi di wilayah barat Kalteng,” pungkasnya. (dam)
