Standarisasi Konten Nasional Diperkuat Lewat Bimtek Komdigi di Medan
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Direktur Informasi Publik Kemkomdigi RI, Nurshodik Gunarjo.
PALANGKARAYA – Direktorat Informasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Standarisasi Konten Program Prioritas Nasional di Aula Hotel Four Points, Kota Medan, baru-baru ini.
Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Nurshodik Gunarjo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana bersama untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menerapkan kebijakan standarisasi konten di lingkungan kerja masing-masing.
“Setiap konten yang diproduksi pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga strategis, berdaya pengaruh, dan mampu menggerakkan partisipasi publik menuju cita-cita bersama Indonesia Emas 2045,” ucap Nurshodik.
Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan kepekaan dalam setiap proses produksi pesan publik agar mampu menghadirkan informasi yang bernilai dan berdaya guna bagi masyarakat luas.
Menurutnya, Bimtek ini diharapkan menjadi wadah pertukaran pengalaman di antara para aparatur komunikasi publik agar dapat menghasilkan konten yang terukur, berdampak, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional.
“Tujuan bimtek ini adalah menyelaraskan konten komunikasi publik di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. Sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, kreativitas, dan integritas aparatur komunikasi publik dalam memproduksi konten yang informatif dan berimbang,” jelasnya.
Nurshodik menambahkan, peningkatan kapasitas ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas digital agar sinergi komunikasi publik semakin solid.
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya serta seluruh Diskominfo wilayah Indonesia bagian barat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul semangat baru dalam mewujudkan praktik komunikasi publik yang modern dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Sinergi lintas sektor akan menjadi fondasi utama untuk memastikan pesan publik pemerintah tersampaikan secara utuh dan berdampak positif bagi masyarakat,” tandas Nurshodik. (Red/Adv)
