Pendidikan Politik Diperkuat Palangka Raya Lewat Sekolah Demokrasi
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui program Sekolah Politik dan Pemilu menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak saat menjadi pemateri pada kegiatan yang berlangsung di Ruang Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
Menurut Arbert, pendidikan politik memiliki peranan penting dalam membangun pemerintahan yang responsif dan demokratis. Ia mengatakan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip good governance harus dimiliki tidak hanya oleh aparatur pemerintah, namun juga oleh masyarakat sebagai bagian dari ekosistem penyelenggara pemerintahan.
“Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika semua pihak memahami hak, kewajiban, serta peran strategisnya,” ujarnya, baru-baru ini.
Arbert menekankan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya terus berkomitmen mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menilai bahwa integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tetapi budaya kerja yang harus diterapkan pada seluruh lini pemerintahan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Arbert menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola. Langkah tersebut meliputi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan internal, serta optimalisasi peran masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan publik menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Selain itu, Arbert menyampaikan bahwa inovasi pelayanan publik harus menjadi orientasi agar pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan lebih efisien, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Ia menilai bahwa perubahan pola pelayanan merupakan tuntutan zaman yang wajib direspons secara adaptif oleh seluruh aparatur.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada keterbukaan pemerintah, integritas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, berbagai program edukasi politik dianggap sebagai sarana efektif untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal.
“Kita ingin menghadirkan pemerintahan yang hadir, melayani, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
“Dengan memperkuat pemahaman politik dan tata kelola, kita berharap masyarakat semakin terlibat dalam mengawasi, mengkritisi, dan mendukung pembangunan daerah secara konstruktif,” tandas Arbert. (Red/Adv)
