Gangguan Listrik Dua Desa Dibahas Serius Dalam Rapat DPRD Barito Utara Bersama PLN
Sebarkan artikel ini
DPRD Barito Utara gelar RDP dengan pihak PLN Muara Teweh dan Pemkab Barito Utara.
MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membahas persoalan gangguan listrik yang terus berulang di Desa Lemo dan Desa Pendreh. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, H. Taufik Nugraha, S.Kom.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota DPRD Barito Utara, perwakilan PLN Muara Teweh H.M. Haris, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Utara, Eveready Noor, S.E., yang secara khusus hadir untuk memberikan pandangan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian persoalan layanan listrik.
Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan perlunya penjelasan resmi terkait akar masalah jaringan listrik yang sering mengalami gangguan. Kondisi itu dinilai berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, terutama pada pelayanan publik yang membutuhkan suplai listrik stabil untuk menunjang operasional harian.
Ketua Komisi II DPRD, H. Taufik Nugraha, S.Kom., menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan vital sehingga wajib menjadi prioritas penanganan. Ia menegaskan perlunya komitmen kuat dari pihak PLN untuk memberikan solusi yang dapat segera dirasakan warga kedua desa tersebut.
“Kami meminta PLN memberikan langkah konkret dan jadwal penanganan yang jelas agar masyarakat Desa Lemo dan Pendreh tidak terus-menerus mengalami gangguan listrik. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).
Perwakilan PLN Muara Teweh, H.M. Haris, dalam rapat menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penelusuran dan perbaikan teknis di lapangan. Beberapa titik jaringan disebut membutuhkan penataan ulang, termasuk penggantian sejumlah komponen yang dinilai sudah tidak optimal untuk menunjang beban listrik di daerah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kondisi jaringan yang tersebar dengan jarak cukup jauh dan topografi tertentu membuat penanganan memerlukan ketelitian, sehingga tim teknik harus memastikan setiap jalur dalam kondisi aman dan stabil untuk menghindari kerusakan berulang.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Eveready Noor, S.E., menyampaikan apresiasinya atas langkah DPRD yang menginisiasi pertemuan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan PLN dalam memastikan pelayanan listrik berjalan optimal.
Menurutnya, listrik merupakan salah satu penunjang utama pembangunan daerah, sehingga keberadaannya tidak bisa dinegosiasikan. Pemerintah daerah disebut siap mendorong koordinasi intensif agar gangguan tidak terus terulang dan masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara layak.
Rapat kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya percepatan perbaikan jaringan, peninjauan teknis pada jalur yang dinilai rawan mengalami gangguan, serta penyampaian laporan berkala dari PLN kepada DPRD hingga persoalan terselesaikan sesuai harapan bersama.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, DPRD berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara terpadu. Hal ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa gangguan listrik tidak lagi menjadi penghambat aktivitas harian di Desa Lemo dan Desa Pendreh.
“Rapat ini kami harapkan menjadi langkah nyata dalam penanganan persoalan listrik yang selama ini dikeluhkan masyarakat, sehingga solusi bisa segera diwujudkan demi kepentingan bersama,” tandas Taufik. (Red/Adv)
