Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat program financial health atau kesejahteraan keuangan sebagai tindak lanjut dari agenda besar inklusi keuangan nasional. Program tersebut mendorong masyarakat tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi mampu mengelola hak, alat, dan fitur keuangan secara tepat demi kesinambungan kesejahteraan keluarga.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa pendekatan financial health merupakan langkah yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
“Kami menilai pendekatan ini sangat tepat bagi kebutuhan Indonesia. Kami siap bekerja sama dengan UNSGSA dan tentu ke depan juga akan melibatkan berbagai pihak yang selama ini telah berkolaborasi dalam program literasi dan inklusi keuangan, untuk bersama-sama masuk ke program kesehatan atau kesejahteraan keuangan bagi seluruh masyarakat,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event yang digelar OJK di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda dalam kapasitasnya sebagai UNSGSA, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi. Sekitar 1.000 perempuan dari berbagai komunitas turut meramaikan kegiatan tersebut.
Mahendra menegaskan bahwa program financial health sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang menekankan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab, memiliki ketahanan terhadap guncangan, serta merencanakan masa depan dengan baik.
Dalam forum itu, Ratu Maxima menyoroti bahwa inklusi keuangan seperti pembukaan rekening bank bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, akses harus diikuti dengan kemampuan mengelola keuangan sehari-hari dan memahami penggunaan produk keuangan sesuai kebutuhan.
Ia menuturkan bahwa financial health juga mencakup ketahanan keuangan keluarga melalui penggunaan produk seperti asuransi dan dana darurat. Maxima menilai bahwa penguatan financial health dapat memperkokoh stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.
Selain itu, Maxima menegaskan perlunya perubahan paradigma literasi keuangan, pengembangan produk yang aman bagi konsumen, serta penegasan bahwa financial health merupakan bagian penting dari model bisnis jangka panjang, bukan CSR semata.
Kunjungan Maxima juga diisi dengan pertemuan bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti, dan sejumlah pejabat penting lainnya. Pertemuan tersebut menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan kesejahteraan keuangan nasional.
Airlangga dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa menurunnya kesehatan keuangan keluarga berdampak langsung pada konsumsi, tabungan, dan produktivitas, sehingga mempengaruhi stabilitas sektor keuangan nasional secara luas. Ia menekankan bahwa penguatan kesehatan keuangan merupakan kebutuhan fundamental bagi arah pembangunan menuju 2045.
Rangkaian kegiatan Maxima juga mencakup diskusi mengenai fraud dan scam yang dipimpin Friderica Widyasari Dewi. Ia memaparkan peran Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang dalam satu tahun telah menerima laporan kerugian hampir Rp8 triliun. OJK dan IASC kini tengah menyiapkan sistem informasi terpadu guna memperkuat pencegahan penipuan keuangan.
“Pengembangan program kesejahteraan keuangan harus berjalan terarah, inklusif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tandas Mahendra. (Red/Adv)


















