PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang dirangkai dengan Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/1/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Turut hadir Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder.
Agenda utama rapat paripurna adalah penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada 2–9 November 2025.
Laporan tersebut merangkum beragam aspirasi dan persoalan masyarakat di daerah, meliputi sektor infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sosial dan kepemudaan, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, hingga pendidikan.
Wakil Gubernur Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
Ia menilai laporan reses menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Reses memberikan gambaran langsung mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan DPRD.
Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berkualitas serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan semangat kolegialitas antarlembaga.
Menurutnya, kerja sama yang solid perlu ditopang dengan kajian yang mendalam dan dialog konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (dam)
