Bambang Irawan Tegaskan Penolakan PDIP terhadap Pilkada Lewat DPRD Demi Menjaga Kedaulatan Rakyat
Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan.
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menegaskan sikap PDI Perjuangan yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ia menilai, pola tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Bambang menyampaikan bahwa penolakan yang disuarakan partai di tingkat pusat merupakan langkah yang tepat dan rasional, karena pemimpin daerah seharusnya dipilih langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan rakyat secara langsung akan memperkuat legitimasi pemimpin sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“PDI-P di pusat menolak pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh legislatif. Itu masuk akal, karena kekuasaan sesungguhnya berada di tangan masyarakat,” ujar Bambang, Selasa (20/1/2026).
Ia mengakui bahwa dalam praktik demokrasi langsung masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya persoalan politik uang.
Namun demikian, Bambang menegaskan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan pendidikan politik, bukan dengan mengurangi hak pilih masyarakat.
“Kalau ada kekurangan, seperti money politic, itu yang harus dibenahi. Jangan sampai hak rakyat untuk memilih justru dihilangkan,” tegasnya.
Sebagai kader partai di daerah, Bambang menegaskan komitmennya untuk mengikuti dan mendukung kebijakan DPP PDI Perjuangan.
Ia menilai, semangat demokrasi partisipatif sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari pemilihan di lingkungan RT dan RW yang melibatkan partisipasi langsung warga.
“Prinsipnya, demokrasi itu memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri. Itu yang terus kita jaga dan pertahankan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang berharap agar hak konstitusional warga negara tetap dilindungi dan tidak dikorbankan demi kepentingan pragmatis.
Ia menekankan bahwa masa depan daerah sangat ditentukan oleh partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
“Jangan matikan demokrasi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan siapa pemimpinnya dan arah masa depannya,” pungkas Bambang. (dam)
