Sinergi BPS OJK Kalimantan Tengah Jamin Akurasi Data SNLIK 2026
Sebarkan artikel ini
PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinergi kelembagaan dalam rangka menjamin akurasi dan kredibilitas data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di tingkat daerah.
Sinergi tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi daerah SNLIK 2026 yang dilaksanakan di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melibatkan pimpinan BPS dan OJK provinsi serta seluruh Kepala BPS kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kolaborasi strategis ini dipandang sebagai fondasi utama untuk memastikan pelaksanaan SNLIK 2026 berjalan optimal, menghasilkan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga level provinsi dan kabupaten/kota.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menegaskan bahwa SNLIK merupakan kegiatan strategis nasional yang menuntut koordinasi dan komitmen kuat antarlembaga, khususnya di daerah.
“SNLIK merupakan kegiatan strategis yang melibatkan kolaborasi antara OJK, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta akan dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Agnes, Selasa (20/01/2026).
Ia menjelaskan, skala pelaksanaan SNLIK yang mencakup seluruh wilayah Indonesia menuntut kesiapan teknis, metodologis, serta sumber daya manusia yang andal di setiap daerah.
Agnes menekankan bahwa BPS memiliki peran penting dalam menjamin kualitas statistik melalui metodologi yang baku, pengawasan lapangan yang ketat, serta validasi data yang berlapis.
“Melalui sinergi yang solid antara BPS dan OJK, diharapkan kualitas data yang dihasilkan semakin akurat dan mampu menyajikan indeks literasi serta inklusi keuangan hingga ke level provinsi, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Menurut Agnes, data SNLIK yang berkualitas tidak hanya menjadi gambaran kondisi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa OJK sangat bergantung pada data yang kredibel dalam merumuskan kebijakan literasi dan inklusi keuangan yang efektif.
Primandanu menyampaikan bahwa tantangan literasi dan inklusi keuangan saat ini semakin kompleks seiring pesatnya inovasi produk dan digitalisasi sektor keuangan.
Dalam konteks tersebut, hasil SNLIK menjadi rujukan utama bagi OJK untuk memahami kondisi riil masyarakat secara demografis dan sosial ekonomi.
Ia menilai, sinergi dengan BPS memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi.
Primandanu menegaskan bahwa kebijakan literasi dan inklusi keuangan yang disusun OJK harus berbasis data yang valid agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan melindungi konsumen jasa keuangan secara optimal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan serta pemanfaatan data SNLIK.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan SNLIK 2026, termasuk penyelarasan pemahaman antardaerah, kesiapan petugas lapangan, serta mekanisme pengawasan untuk menjaga konsistensi data.
Melalui sinergi kelembagaan yang kuat antara BPS dan OJK Kalimantan Tengah, pelaksanaan SNLIK 2026 diharapkan mampu menghasilkan data literasi dan inklusi keuangan yang kredibel, menjadi pijakan kebijakan yang tepat sasaran, serta mendukung penguatan sektor jasa keuangan di daerah secara berkelanjutan. (Red/Adv)
