Pemprov Kalteng Kembali Diakui Nasional, Raih UHC Award 2026 Berkat Konsistensi Layanan Kesehatan
Sebarkan artikel ini
PALANGKA RAYA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam memperluas dan menjaga akses layanan kesehatan masyarakat kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional.
Pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, Pemprov Kalteng berhasil meraih penghargaan kategori Madya dalam acara yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, yang mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Suyuti menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Tengah. Sinergi tersebut dinilai mampu menjaga kesinambungan pembiayaan dan perluasan kepesertaan JKN.
Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 100,18 persen.
Seluruh penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari total tersebut, tingkat keaktifan peserta mencapai 85,24 persen.
Dalam pelaksanaan program, pemerintah pusat dan Pemprov Kalteng berbagi tanggung jawab pembiayaan iuran bagi 603.075 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selain itu, pemerintah provinsi juga menanggung secara mandiri iuran bagi 48.631 jiwa peserta dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).
Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan cakupan kepesertaan di atas 95 persen, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen per bulan, serta kontribusi pemerintah daerah dalam pembayaran iuran tambahan PBI sedikitnya 18 persen dari jumlah penduduk.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan. Tantangan ke depan adalah mempertahankan kualitas dan meningkatkan kepesertaan aktif,” ujar Suyuti.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap daerah dengan kategori Madya dapat meningkatkan kinerja hingga mencapai kategori Utama.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan kesehatan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik menjadi Utama. Daerah yang sudah Utama diharapkan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatannya,” katanya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat persoalan kesehatan.
Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.
Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat. (red/adv)
