YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) menegaskan komitmen memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan sekaligus strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal sebagai fondasi penting bagi stabilitas dan ketahanan ekonomi kawasan.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, menyampaikan bahwa sinergi antara regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta organisasi internasional menjadi kunci dalam membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan.
“Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan. Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman atas dinamika pasar obligasi,” kata Retno Ici dalam pembukaan rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin (02/02/2026).
Retno menjelaskan, OJK secara konsisten telah menjalankan berbagai inisiatif regulasi untuk memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan di pasar modal. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Regulasi tersebut dirancang untuk memperluas cakupan obligasi berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek lingkungan atau green, tetapi juga aspek sosial serta keberlanjutan lainnya. Dengan demikian, instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia memiliki spektrum yang lebih luas dan mampu menjawab kebutuhan pendanaan berbagai sektor strategis.
Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional. Penyelarasan ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas proyek, memperluas basis investor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan berkelanjutan global.
Dalam konteks pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), Retno menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pasar domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal serta meminimalkan risiko nilai tukar asing.
Penguatan pasar obligasi lokal juga diarahkan untuk mendukung diversifikasi sumber pendanaan, khususnya bagi pembiayaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, sekaligus mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap berbagai guncangan eksternal.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan, termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked, telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar. Capaian ini mencerminkan meningkatnya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menyampaikan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s).
“Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik termasuk obligasi SDG dan obligasi biru, serta skema pembiayaan gabungan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung SDG’s. Namun, keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan, sehingga peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan,” ujar Mada Dahana.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh nilai 70,2 atau berada di atas rata-rata global sebesar 69,5, serta telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Capaian tersebut, ditambah dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan investor untuk berpartisipasi dalam agenda pembangunan nasional.
Rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events diselenggarakan OJK bekerja sama dengan ADB selama tiga hari, 2–4 Februari 2026, secara hybrid dengan melibatkan sekitar 200 peserta dari negara anggota dan pemangku kepentingan kawasan.
Melalui forum ini, OJK optimistis sinergi regional dapat mempercepat integrasi pasar obligasi, memperkuat penerapan keuangan berkelanjutan, serta meningkatkan peran pasar modal sebagai pilar pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (Red/Adv)
