PALANGKA RAYA – BPJS Ketenagakerjaan mengajak insan pers di Kalteng untuk bersama-sama mengawal dan memperluas penyebarluasan informasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering bersama Kominfo serta media online dan cetak se-Kalteng yang digelar di XXI Premier Duta Mall Palangka Raya, belum lama ini.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi mengenai tantangan dan strategi meningkatkan kepesertaan pekerja di Kalteng.
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Adi Hendrata, menyebut potensi pekerja di Kalteng mencapai sekitar 1,7 hingga 1,8 juta orang. Namun, tingkat kepesertaan saat ini baru berkisar 40 persen.
“Masih ada lebih dari separuh pekerja yang belum terlindungi. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Adi menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Program tersebut memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi dalam hubungan kerja maupun setelahnya.
Ia mencontohkan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang meninggal dunia. Dengan masa kepesertaan minimal tiga tahun, dua orang anak berhak memperoleh beasiswa hingga perguruan tinggi dengan total manfaat mencapai Rp174 juta.
Selain itu, iuran untuk dua program dasar dimulai dari Rp16.800 per bulan. Meski relatif terjangkau, Adi menilai tantangan terbesar terletak pada masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial.
“Kami memerlukan dukungan media agar informasi ini dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan berkelanjutan,” katanya.
BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program “Sertakan” sebagai gerakan gotong royong untuk membantu pekerja informal yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.
Melalui program ini, masyarakat dapat turut serta mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi pekerja informal sebagai bentuk kepedulian sosial.
Di samping itu, tersedia Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta, baik untuk renovasi maupun pembelian rumah subsidi dan non-subsidi dengan tenor hingga 15 tahun.
Sepanjang tahun terakhir, total klaim yang dibayarkan di wilayah Kalimantan mencapai Rp4,9 triliun kepada ratusan ribu peserta yang mengalami risiko seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga kematian.
Data tersebut menunjukkan peran program dalam memberikan jaring pengaman sosial bagi pekerja dan keluarganya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya, Subhan Adi Nugroho, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan media menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan, khususnya bagi pekerja di sektor informal dan pelaku UMKM di Kalteng.
Ia berharap kerja sama yang terus dibangun dapat mendorong peningkatan kepesertaan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Semakin banyak pekerja yang terlindungi, semakin kuat pula sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalteng,” ujarnya. (red/adv)
