PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya dalam memastikan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) berjalan efektif dan tepat sasaran melalui Rapat Koordinasi Unsur Pendukung yang digelar di Istana Isen Mulang, Kamis (26/2/2026).
Rakor tersebut dipimpin Plt Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S Ampung mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Leonard, ditegaskan bahwa KHBS merupakan program strategis daerah untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Leonard menyampaikan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan data, kesiapan teknis, serta sinergi antarperangkat daerah dan unsur pendukung di lapangan.
“KHBS adalah wujud komitmen Pemprov Kalteng dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara terintegrasi dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh tahapan, mulai dari pendataan hingga penyaluran, dilakukan dengan cermat dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kepala Dinas Sosial Kalteng Eddy Karusman menjelaskan bahwa program ini mencakup bantuan pangan senilai Rp150.000 melalui Perum BULOG dan bantuan tunai Rp250.000 melalui rekening Bank Kalteng.
Sasaran program mencapai 300.000 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota.
Menurutnya, penerima bantuan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin yang terdata dalam DTSEN dan tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH, bantuan sembako, maupun BLT Dana Desa.
“Verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah dengan dukungan relawan Huma Betang, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelas Eddy.
Dari sisi dukungan anggaran, Kepala BKAD Kalteng Syahfiri menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng juga menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten/kota guna mendukung unsur pengawal di lapangan, seperti Damang, Mantir, Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh agama.
Ia menambahkan bahwa seluruh mekanisme pencairan dilakukan melalui tahapan administratif yang jelas, mulai dari usulan daerah, verifikasi perangkat daerah, hingga penetapan melalui SK Gubernur sebagai dasar pencairan dana.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah memastikan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyaluran bantuan secara transparan.
Alokasi penerima ditetapkan secara proporsional berdasarkan data keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1–5 DTSEN Non Bansos di masing-masing wilayah.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agar pelaksanaan KHBS dapat berjalan sesuai perencanaan.
Pemprov Kalteng berharap program ini mampu memberikan dampak nyata dalam meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kalteng. (red/adv)
