PALANGKA RAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menuai sorotan dari masyarakat. Selain dinilai menyerap anggaran besar dari sektor kesehatan dan pendidikan, pelaksanaannya di lapangan juga disebut belum optimal, khususnya terkait kualitas menu makanan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap belum layak.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan warga, Amaco Budi, kepada Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Daland Atjeh, saat kegiatan reses perorangan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Palangka Raya 2, tepatnya di Kelurahan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, belum lama ini.
Dalam penyampaiannya, warga menilai program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru belum berjalan efektif. Selain persoalan kualitas makanan, masyarakat juga menyoroti besarnya alokasi anggaran yang dinilai belum sebanding dengan hasil yang dirasakan di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Faridawaty Daland Atjeh menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan menyampaikannya kepada pihak terkait, mengingat program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional.
“Program ini memang merupakan kebijakan nasional, sehingga setiap masukan dari masyarakat akan kami sampaikan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaan di lapangan,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menegaskan, evaluasi menjadi langkah penting agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan.
“Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Tengah ini juga mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat lapangan, termasuk memastikan distribusi dan penyajian makanan berjalan sesuai prosedur.
“Pengawasan harus diperketat, terutama pada titik-titik pelayanan seperti SPPG. Jangan sampai program yang baik secara konsep justru tidak maksimal karena lemahnya kontrol di lapangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya program pemerintah.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Aspirasi seperti ini menjadi bahan berharga bagi kami untuk mendorong perbaikan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap ke depan program ini dapat lebih optimal, baik dari sisi kualitas maupun pemerataan, sehingga tujuan meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai secara maksimal,” tuturnya.
Melalui penyampaian aspirasi ini, diharapkan pemerintah dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya di Kota Palangka Raya. (Red/Adv)
