PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meluapkan kekecewaannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Gedung Serba Guna Sampit, baru-baru ini.
Pasalnya, dari 65 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan yang diundang, hanya enam direktur hadir langsung. Sementara 32 perusahaan lainnya hanya mengirimkan perwakilan.
Padahal, Agustiar tetap menyempatkan diri hadir di tengah padatnya agenda kerja yang sudah ia jalani sejak pagi, mulai dari penanaman pohon, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di SMAN 1 Sampit, hingga membuka turnamen Gubernur Cup Zona Barat di Stadion 29 November. Bahkan, ia tetap datang ke forum tersebut meski hujan deras mengguyur.
“Saya malas sebenarnya menyampaikan ini, tapi faktanya yang hadir hanya enam direktur. Sisanya banyak diwakilkan. Kalau merasa bukan direktur, sebaiknya tinggalkan ruangan ini,” tegas Agustiar di hadapan peserta rakor.
Menurutnya, ketidakhadiran para pimpinan perusahaan mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap pemerintah daerah. Ia menekankan, undangan sudah jelas ditujukan kepada direktur perusahaan, bukan sekadar diwakilkan.
“Kalau saya hadir di sini sebagai Gubernur, mestinya direktur juga datang langsung. Jangan sepelekan pemerintah. Saya beri waktu seminggu, perusahaan mana pun yang bandel, terutama soal pajak, akan saya kejar,” ujarnya dengan nada serius.
Selain soal kepatuhan pajak, Gubernur juga menyoroti rendahnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Kalteng.
Ia menyinggung kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), kewajiban plasma, hingga kontribusi perbaikan jalan yang rusak akibat kendaraan bertonase berat milik perusahaan.
“Bicara CSR sering tidak konsisten. Plat kendaraan banyak pakai plat luar daerah. Apa saya harus tutup jalan provinsi supaya kalian tidak bisa lewat? Jalan rusak, beban anggaran daerah makin berat, sementara keuntungan besar justru kalian bawa keluar Kalteng,” sindirnya.
Agustiar menegaskan bahwa dirinya tidak menuntut hal berlebihan, melainkan meminta komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.
“Saya tidak bicara masa lalu, saya bicara masa depan. Mari kita jalankan usaha dengan akur, rukun, dan sesuai aturan. Kalau taat regulasi, semua akan berjalan lancar, ekonomi daerah tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (red/adv)
