PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPA3PM) melaksanakan pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan tersebut digelar di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas sistem pencegahan, serta memperluas jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Palangka Raya,” ucap Arbert, baru-baru ini.
Arbert menerangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO dan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tantangan serius yang membutuhkan langkah terpadu.
Ia mengatakan bahwa dampak permasalahan tersebut tidak hanya dialami korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan kualitas pembangunan manusia.
Menurutnya, penanganan kasus harus dilakukan melalui kolaborasi antarsektor yang solid agar setiap layanan dapat menjangkau masyarakat secara luas dan tepat.
“Melalui forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas lembaga layanan dan memperluas cakupan program perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai lini pelayanan masyarakat,” sambung Arbert.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus berkomitmen meningkatkan kualitas kebijakan perlindungan berbasis regulasi yang kuat dan penguatan kompetensi aparatur.
Selain itu, layanan perlindungan berbasis masyarakat akan terus dioptimalkan agar penanganan lebih cepat dan akurat.
Arbert menyebut bahwa jejaring antarlembaga juga menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan layanan bagi kelompok rentan.
Kegiatan tersebut dihadiri Polresta Palangka Raya melalui UPPA, Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palangka Raya, para kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lain.
“Semua pihak diharapkan terus bergerak bersama demi perlindungan perempuan dan anak yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tandas Arbert. (Red/Adv)


















