Penurunan Kemiskinan Palangka Raya Diimbangi Peningkatan Mutu Pendidikan
Sebarkan artikel ini
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat strategi penanganan kemiskinan meski wilayah ini tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Tengah. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota, Achmad Zaini, Senin (24/11/2025) di Palangka Raya.
Zaini menjelaskan bahwa angka kemiskinan Kota Palangka Raya pada 2025 berada pada tingkat 3,62 persen. Posisi itu menempatkan Palangka Raya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua setelah Kabupaten Lamandau. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sistematis dari berbagai kebijakan pengurangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah kota.
“Alhamdulillah, dengan kondisi ini kita melihat kerja tim pengendalian kemiskinan berjalan cukup baik. Penurunan ini salah satunya berkat inovasi dan intervensi melalui berbagai program,” ujarnya.
Ia mengatakan, beberapa program yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut antara lain bantuan sosial, gerakan pangan murah, serta dukungan terhadap pelaku UMKM yang secara langsung membantu stabilitas ekonomi keluarga miskin. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan aplikasi lowongan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja sebagai upaya memperluas akses kerja bagi masyarakat.
Namun demikian, lanjut Zaini, tantangan tidak berhenti pada penurunan angka kemiskinan semata. Data menunjukkan masih adanya persoalan kualitas sumber daya manusia, di mana 54,41 persen penduduk miskin hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD atau SMP. Selain itu, 54,78 persen penduduk miskin tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga rentan terhadap tekanan ekonomi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah, penyediaan pelatihan keterampilan, serta penguatan layanan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Salah satu program yang didorong ialah percepatan pendirian Sekolah Rakyat sebagai fasilitas pendidikan alternatif.
“Tak hanya itu, sejumlah program berbasis kesejahteraan ekonomi masyarakat juga terus berjalan, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” tuturnya.
Menurut Zaini, pengurangan kemiskinan tidak dapat bertumpu pada skema bantuan jangka pendek saja. Pemerintah harus terus menyiapkan strategi pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan warga, serta penciptaan peluang kerja yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar setiap program yang berjalan benar-benar menyentuh sasaran, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
Zaini berharap seluruh inovasi pelayanan dan program berbasis kesejahteraan yang telah berjalan tetap konsisten dilanjutkan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh warga dapat merasakan pemerataan pembangunan tanpa terkecuali.
“Harapannya, seluruh upaya yang dilakukan dapat memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” tandas Zaini. (Red/Adv)
