PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 sebagai instrumen strategis dalam mendukung target pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029. Melalui survei ini, pemerintah mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan serta tingkat keterjangkauannya.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa SNLIK merupakan dasar penting yang digunakan pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan keuangan nasional yang tepat sasaran. Sebab, survei ini menghasilkan indikator yang menunjukkan sejauh mana literasi dan inklusi keuangan tumbuh di tengah masyarakat.
“SNLIK adalah fondasi data yang kami gunakan untuk mengukur progres pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil memiliki relevansi nyata dengan kondisi lapangan,” ujar Primandanu, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, target RPJMN 2025–2029 yang menetapkan indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029, hanya dapat dicapai apabila proses pengumpulan data dilakukan secara akurat, sistematis, dan mencerminkan keberagaman kondisi masyarakat di setiap daerah.
Ia menjelaskan bahwa hasil SNLIK juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program inklusi keuangan yang selama ini dijalankan oleh OJK bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut memungkinkan pemerintah membenahi strategi yang kurang optimal serta memperkuat sektor-sektor yang membutuhkan peningkatan.
“Tanpa data yang kuat, pemerintah tidak memiliki pijakan yang cukup untuk menetapkan kebijakan inklusi maupun literasi keuangan. Karena itu, SNLIK bukan hanya mekanisme survei, tetapi bagian dari keseluruhan arsitektur perencanaan keuangan nasional,” tambahnya.
Primandanu menyebutkan bahwa penyelenggaraan SNLIK 2026 melibatkan teknologi CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) yang mendorong peningkatan keakuratan data sekaligus mempercepat proses validasi. Pendekatan ini penting untuk memperkuat kualitas penyajian data dan memastikan setiap responden tercakup secara benar.
Ia juga menilai bahwa data SNLIK berkontribusi secara langsung terhadap penyusunan roadmap sektor keuangan, terutama yang berkaitan dengan penguatan literasi dan perluasan jangkauan layanan keuangan digital di daerah terpencil maupun wilayah dengan tingkat literasi rendah.
“Jika kita ingin mencapai ekonomi berkelanjutan dan inklusif, maka kualitas data dari SNLIK harus menjadi prioritas. Data inilah yang akan menentukan arah program nasional lima tahun ke depan,” ujarnya lagi.
Ia menekankan bahwa OJK Kalteng mendukung penuh seluruh rangkaian SNLIK 2026 dan memastikan petugas survei memahami seluruh materi teknis sehingga proses wawancara berjalan efektif dan menghasilkan data yang kredibel.
“Melalui SNLIK yang terukur dan berkualitas tinggi, kita memperkuat kemampuan negara dalam menyusun kebijakan keuangan yang inklusif, adil, dan menyejahterakan,” tandas Primandanu. (Red/Adv)


















