PALANGKARAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Coaching Clinic Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Triwulan III Tahun 2024, Kamis (07/11/2024) pagi, bertempat di Hotel-Swiss Belhotel Danum Palangkaraya.
Kegiatan diikuti oleh perwakilan pelaksana teknis masing-masing TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain itu, hadir pula Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, dan Pjs. Walikota Surabaya yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Surabaya secara hybrid.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program kerja TPAKD yang telah direncanakan agar tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan salah satu usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dicapai dengan aktivitas perusahaan global, perusahaan besar di Indonesia, serta aktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), TPAKD diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM agar dapat meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi inklusif yang dapat dicapai antara lain dengan cara mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan; meningkatkan taraf hidup masyarakat;
Kemudian, mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat.
Upaya mendukung adanya ekonomi inklusif ini perlu dukungan dan peran aktif TPAKD dalam menjalankan program kerja inovatif sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Saat ini telah terbentuk sebanyak 541 TPAKD di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten. Adapun capaian realisasi program kerja TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: 308 debitur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit / Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), sebanyak 76.673 Nasabah Simpanan Pelajar (SimPel), program beasiswa, dan bantuan Pendidikan, 210 agen laku pandai, dan 80 merchant QRIS.
“Saya berharap, adanya coaching clinic ini dapat menjadi sarana kolaborasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD, serta memberikan alternatif solusi melalui diskusi program kerja dan sarana memperluas networking antara Pemerintah, Lembaga Jasa Keuangan dan OJK selaku regulator.”ungkap Primandanu.
Kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai arah strategis TPAKD Tahun 2025 oleh Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bagian Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Biena Hairlambang yang menyampaikan arah inklusi keuangan tahun 2025 – 2045 sesuai dengan progam tematik, yaitu Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Industri Keuangan Pasar Modal.
Contoh sederhana yang dapat diterapkan untuk mengakselerasi program kerja pada bidang pasar modal adalah dengan pembentukan program galeri investasi di masing-masing daerah.
Beberapa alternatif program untuk mendorong akses keuangan pada sektor Pasar Modal dapat dilakukan melalui akses pembiayaan dalam mendorong potensi daerah melalui program Securities Crowd Funding (SCF).
Program SCF ini dapat digunakan alternatif pembiayaan UMKM yang dapat disinergikan melalui program TPAKD. Beberapa contoh program dalam rangka peningkatan inklusi keuangan melalui TPAKD diantaranya melalui program kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR), Galeri Investasi Pasar Modal/ K/PSP Sektor Pertanian, program satu rekening satu pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SimPel), dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Ditempat yang sama, Pjs Walikota Surabaya yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S. Psi, MM menyampaikan pemaparan mengenai program-program unggulan TPAKD Kota Surabaya Tahun 2024 dalam mengakselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan oleh pelaku usaha binaan Pemerintah Kota Surabaya agar naik kelas dan mengurangi kemiskinan dengan melaksanakan 4 (empat) program kerja antara lain: program asistensi dan pendampingan serta literasi dan edukasi akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha (PASTI LAKU), Digitalisasi Pembayaran melalui Kartu Identitas Anak (Katepay) dan alat transportasi, Program K/PMR Puspita PT BPR Surya Artha Utama, dan Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan (TaMengEmas dan Jaminan Ketenagakerjaan). Selain itu dalam rangka meningkatkan pendapatan UMKM TPAKD Kota Surabaya juga memiiki program pemberdayaan UMKM melalui E-Peken.
Website E-Peken ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok dengan menghadirkan produk usaha mikro kecil dan menengah maupun toko kelontong. Saat ini telah tergabung sebanyak 999 toko kelontong, 200 Pedagang Sentra Wisata Kuliner, dan 2.835 Akun UMKM E-Peken.
Dalam melakukan pengelolaan UMKM melalui E-Peken ini TPAKD Kota Surabaya memberikan pelatihan kepada UMKM; penyediaan akses permodalan bekerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan; Pendampingan dan pembinaan; serta Perluasan akses pemasaran melalui website E-Peken dan Surabaya Kriya Galeri.
Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi program kerja TPAKD Triwulan III Tahun 2024 yang dihadiri level teknis PIC yang menangani TPAKD untuk memastikan bahwa realisasi program kerja berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. (YN)
