SumadI2

FOTO: Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi.

Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya baru-baru ini memberlakukan sistem baru dalam pengadaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat, yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPRD Palangka Raya.

“Penting untuk melakukan sosialisasi yang menyeluruh terkait penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite, dan sosialisasi tersebut tidak boleh dilakukan secara mendadak,” ujar Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, Kamis (05/12/2024).

Sumadi menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan informasi mengenai kebijakan ini disampaikan dengan baik agar masyarakat memahami dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Meskipun ada dorongan untuk beralih ke bahan bakar lain seperti Pertamax, ia mengatakan kebijakan tersebut tetap perlu dikaji lebih mendalam agar tidak merugikan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Sumadi adalah penerapan sistem barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia mengkhawatirkan kebijakan ini dapat memberatkan masyarakat dari golongan menengah ke bawah yang mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi yang diperlukan.

“Kami berharap adanya pemisahan yang jelas. Jangan sampai masyarakat golongan menengah ke bawah terbebani. Apa yang terjadi dengan mereka yang tidak memiliki ponsel Android? Ini harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya.

Sumadi juga menekankan perlunya pengklasifikasian pengguna barcode berdasarkan kemampuan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan masyarakat yang memiliki fasilitas memadai.

“Dengan demikian, masyarakat kecil, seperti pedagang atau pelaku UMKM, tidak akan terpinggirkan hanya karena keterbatasan teknologi,” tambahnya. (Yn)