WhatsApp Image 2024-12-11 at 21.30.27

FOTO: Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz

PALANGKARAYA – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz memaparkan kondisi terkini Sektor Jasa Keuangan Kalimantan Tengah pada Triwulan IV tahun 2024. Pemaparan ini disampaikan pada Rabu (11/12/2024) sore di Ruang Hapakat, Kantor OJK Kalteng, Jalan RTA Milono No. 07, Kota Palangkaraya.

Ia menjelaskan bahwa 5 (lima) sektor ekonomi utama di Kalimantan Tengah mendominasi penyaluran kredit melalui Bank Umum hingga September 2024. Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan menempati posisi tertinggi dengan total kredit sebesar Rp.14,50 Triliun. Dominasi sektor ini, menurut Primandanu, tidak lepas dari perannya sebagai penopang utama perekonomian daerah yang berbasis pada sumber daya alam.

INFOGRAFIS: Top 5 Kredit Sektor Ekonomi Tertinggi Bank Umum (sumber: OJK Kalteng)

“Selain sektor pertanian, Sektor Pemilikan Rumah Tangga lainnya menunjukkan angka yang signifikan, yakni Rp.13,68 Triliun. Ini mengindikasikan tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pembiayaan, baik untuk konsumsi maupun investasi produktif,” ungkapnya.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mencatat kontribusi besar dengan kredit senilai Rp.9,43 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian Kalimantan Tengah. “Pertumbuhan di sektor perdagangan mencerminkan dinamika ekonomi yang sehat dan permintaan masyarakat yang terus meningkat,” lanjut Primandanu.

Di sektor properti, Kredit Pemilikan Rumah Tinggal mencatat Rp.5,19 Triliun, mencerminkan tren investasi jangka panjang yang kian diminati. Sedangkan Sektor Industri Pengolahan, meskipun masih tertinggal dengan kredit sebesar Rp.1,18 Triliun, memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dorongan pemerintah pada hilirisasi produk lokal.

“Kami optimis, dengan penguatan di sektor-sektor strategis ini, perekonomian Kalimantan Tengah akan semakin tumbuh berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif,” tandas Primandanu. (Yn)