PALANGKA RAYA – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk membangun Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dedy Supriadi bersama para Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran, yang berlangsung di Mapolresta Palangka Raya baru-baru ini.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, menjelaskan bahwa pembangunan ZI merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan transparan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan pemahaman di seluruh jajaran Polresta Palangka Raya dalam membangun integritas institusi. Proses ini harus dilakukan secara terencana, masif, dan berkesinambungan,” jelas Dedy.
Ia menekankan bahwa pencapaian predikat WBBM bukanlah sekadar tuntutan administratif, melainkan cermin dari komitmen nyata institusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ia menyebut, budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima harus dibangun secara menyeluruh dan konsisten di setiap lini organisasi.
“Reformasi birokrasi yang kami jalankan bukan hanya untuk meraih penghargaan semata, namun benar-benar untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dedy juga menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan internal akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan pembangunan Zona Integritas berlangsung sesuai dengan peta jalan yang telah disusun. Menurutnya, semua pihak di lingkungan Polresta memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan hal tersebut.
“Komitmen ini mencakup penguatan sistem pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ingin memastikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional,” tegas Dedy.
Ia pun menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan masyarakat, sebagai bagian dari strategi keberhasilan implementasi reformasi birokrasi. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta menumbuhkan partisipasi aktif dalam proses pengawasan pelayanan publik.
“Kami optimistis target ini dapat tercapai, dan yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, bebas dari korupsi, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan mereka,” tandas Dedy. (Red/Adv)
