Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur dalam suasana penuh kehangatan dan kolaborasi lintas daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang Kota Palangka Raya, Senin (14/4/2025).
Dalam pertemuan itu, turut hadir mendampingi Fairid yakni Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya serta sejumlah kepala perangkat daerah dari lingkungan Pemerintah Kota. Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi pertukaran informasi antar pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antar daerah. Khususnya dalam implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025,” ungkap Fairid, baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa Pemko Palangka Raya memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan arah kebijakan nasional, terutama dalam memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Fairid menjelaskan bahwa belanja daerah akan difokuskan pada program-program prioritas, dengan penekanan pada efisiensi anggaran dan peningkatan mutu pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi di daerah.
“Dengan adanya inpres ini, kita memiliki arah yang jelas dalam menyusun anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Kolaborasi antar daerah seperti ini sangat penting, untuk berbagi praktik dan memperkuat pelayanan publik,” tambahnya.
Kunjungan kerja DPRD Barito Timur itu juga diwarnai dengan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Kota Palangka Raya. Para anggota dewan berharap hasil dari kunjungan tersebut bisa menjadi bahan referensi konstruktif dalam menyusun kebijakan anggaran di daerah mereka.
Adapun pembahasan dalam pertemuan itu lebih menitikberatkan pada strategi meningkatkan efisiensi belanja daerah, sesuai dengan arahan Inpres yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 lalu.
Inpres tersebut mendorong pemangkasan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan honorarium, serta pengalokasian dana pada program yang hasilnya nyata, terukur, dan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tandas Fairid. (Red/Adv)
